Erwan Riyadi

POSKOTAKALTIMNEWS.COM, KUKAR- Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, Pemerintah Pusat menerbitkan UU No 01/2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah daerah (HKPD).

Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan Pendapatan, Pengembangan dan Pengawasan Bapenda Kukar Erwan Riyadi mengatakan, menindaklanjuti regulasi tersebut, Bapenda Kukar akan membuatkan Perda yang berkaitan dengan UU tersebut.

"Kita sudah menindaklanjuti, dan membuat Raperda, sementara draftnya sudah rampung, tahun ini akan dibahas dengan DPRD Kukar, di dalam perda tersebut akan memuat perubahan jenis pajak daerah," kata Erwan Riyadi kepada Poskotakaltimnews, di ruang kerjanya, Rabu (11/1/2023).

Sementara Bappenda juga telah membuat analisis terkait dengan UU No 01/2022 tersebut. Namun bisa dipastikan bahwa akan ada kenaikan pendapatan dari UU tersebut.

"Ada beberapa pajak yang memiliki potensi dapat meningkatkan pendapatan, diantaranya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pajak bahan bakar," sebutnya.

Ia menyebutkan, potensi dari PKB nilainya sangat besar, sebab di Kukar kendaraan bermotor sangat banyak. Meskipun di dalam UU tersebut ada beberapa pajak yang dihapuskan.

"Karena masih bisa ditutupi dengan pontensi pajak yang tinggi itu. Tapi untuk mengetahui nilai pastinya, ketika perda yang berkaitan dengan UU tersebut telah disahkan," ucapnya.

Terkait dengan target pengesahan perda tersebut pada 2023 ini, sehingga pada 2024 bisa diterapkan. Pemerintah pusat juga menargetkan pada 2024 sudah bisa diterapkan di daerah.

"Harapannya dengan adanya UU dan disahkannya perda tersebut, bisa memudahkan masyarakat, serta terjadi peningkatan pendapatan daerah," ungkapnya.(riz)